Ratusan Ribu Guru Terganjal Sertifikasi

SEMARANG - Ratusan ribu pendidik dan tenaga kependidikan diperkirakan bakal terganjal sertifikasi. Sebab, berdasar data Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2009,

masih ada 386.640 atau 11% tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia belum mendapat nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

"Jika itu dipaksakan, ratusan ribu guru akan terganjal hanya gara-gara belum mendapat NUPTK," kata Direktur Centre for Education Studies (CES) Jawa Tengah, Hery Nugroho, menanggapi persyaratan sertifikasi guru tahun ini yang diperketat.

Dia menyatakan tak arif memberlakukan persyaratan itu tahun ini. Apalagi guru belum mendapat NUPTK karena kelambanan penanganan Depdiknas. Revisi tahun 2009 oleh dinas pendidikan kota/kabupaten pun sampai sekarang belum keluar.

"Lebih baik benahi dahulu sistem pembuatan NUPTK di pusat.
Jika NUPTK beres, barulah syarat itu dapat diterapkan," tutur dia.
Dia juga menilai sertifikasi sebelumnya belum memberikan peluang pada guru berprestasi. Seharusnya mulai sekarang guru berprestasi diprioritaskan. "Itu sekaligus menjawab keluhan masyarakat bahwa kualitas guru bersertifikasi biasa-biasa saja," kata dia.

Dia mengemukakan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama sering mengartikan seleksi peserta sertifikasi melalui jalur prestasi secara sempit.

Guru berprestasi diartikan juara lomba guru berprestasi. Itu seharusnya direvisi. "Guru juara lomba sejauh masih berhubungan dengan pendidikan semestinya masuk kriteria berprestasi dan dapat mengikuti uji sertifikasi," katanya.

Mengingat pelaksanaan sertifikasi guru bulan April, ujar dia, seharusnya dinas pendidikan dan Departemen Agama sudah mengumumkan peserta paling lambat awal Maret. Sebab, sampai sekarang banyak guru bertanya-tanya kapan dapat mengikuti sertifikasi.

Jika sudah diumumkan secara terbuka, guru yang mengikuti sertifikasi bisa segera menyiapkan diri. "Dengan waktu lebih panjang otomatis persiapan pun lebih matang."

Tak Berubah, Kinerja Guru Bersertifikat

SEMARANG - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni IKIP PGRI Semarang, Mukhlis MPd. menyatakan guru yang lolos sertifikasi sudah banyak.

Namun disinyalir itu kualitas kerja atau kinerja mereka tak meningkat. Karena itu, dia berharap pemerintah membina terus-menerus seraya tak menyudutkan guru bersertifikasi.

Dia mengemukakan kondisi itu bisa dimaklumi. Sebab, mereka baru saja bangkit dari kubangan kezaliman. Dulu, mereka digaji secara tidak layak. Namun sekarang sudah mendekati standar kelayakan hidup.

Wujud perhatian pemerintah, kata dia, bisa berupa penyediaan dana APBN/APBD untuk pendidikan dan latihan bagi guru bersertifikasi. Yang tak kalah penting, tersedia prasarana dan sarana agar guru gemar membaca. Karena sekarang minat membaca guru sangat rendah sehingga memengaruhi kinerja mereka.

Dia menuturkan kuota nasional guru yang bisa mengikuti sertifikasi tahun 2006-2010 ada 840.450 orang.

Angka itu ditambah yang lolos pendidikan profesi guru (PPG) tahun 2008 sebanyak 664 orang. Secara nasional sampai tahun 2008, ada 354.281 guru sudah bersertifikasi pendidik. Namun aneh, lulusan pendidikan latihan profesi guru (PLPG) justru lebih banyak.

Menurut catatan dia, tahun 2008 yang lulus portofolio 76.976 guru. Adapun lulus PLPG 94.599 guru. "Penyebabnya, kualitas guru masih rendah serta minat baca dan penelitian mereka pun rendah. Padahal, jika mereka melakukan dua hal itu dengan baik, jelas berpengaruh."

Akibatnya, anggaran sertifikai guru untuk PLPG membengkak. Padahal anggaran itu semestinya bisa untuk menambah kuota sertifikasi antara 250.000 dan 300.000 guru. Sebelumnya setiap tahun hanya 200.000 guru.

Bimbel Jelang UN Konsep Keliru

BANDUNG-Kegiatan atau program pemantapan dan bimbingan belajar (bimbel) yang marak diadakan beberapa bulan menjelang Ujian Nasional (UN) dinilai sebagai konsep yang keliru dan berbahaya jika dilanjut.

"Bimbel dan latihan-latihan di sekolah tiga bulan menjelang UN menggambarkan anak tidak lagi dalam konsep pendidikan, tapi dalam proses belajar untuk ujian dan merupakan gejala yang tidak baik," kata pakar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Prof Said Hamid Hasan.

Menurut dia, proses pendidikan semacam itu sangat berbahaya jika diteruskan. Jika pemerintah mau melakukan UN, seharusnya tidak ditujukan untuk menentukan kelulusan, tapi mungkin untuk memperbaiki kondisi sekolah.

Menjelang UN yang dimajukan menjadi bulan Maret mendatang, sekolah-sekolah, baik SMP maupun SMA, mengadakan program pemantapan untuk para siswa kelas IX dan XII. Selain itu, para siswa peserta UN beramai-ramai mengikuti bimbel.
Tekanan Said berpendapat, sebenarnya konsep pemantapan dalam pendidikan perlu dilakukan tetapi bukan dalam bentuk seperti yang terjadi sekarang ini. Pemantapan seharusnya diadakan untuk mereka yang nilai ulangannya kurang.

"Remedial dan pemantapan sebenarnya bagi mereka yang belum menguasai materi, sehingga diharapkan dengan pemantapan anak-anak betul-betul menguasai apa yang harus dia kuasai melalui proses pendidikan yang wajar," kata Said.

Dia menambahkan, adanya tekanan dari orang tua, para pemimpin seperti wali kota dan lainnnya yang menginginkan lulus seratus persen membuat berbagai pihak melakukan segala cara, di antaranya melalui pemantapan dan bimbel.

Menurut Said, dampaknya bisa sangat berbahaya tapi karena hal itu berkaitan dengan pendidikan maka tidak mudah disadari. Akibatnya, ada mental yang berkembang pada diri anak, yaitu mencari jalan pintas.

"Pokoknya, menurut siswa, yang penting saya kuat di pemantapan dan bimbingan ini lalu saya lulus. Mental ini yang sedang terbentuk melalui maraknya bimbingan belajar dan segala persiapan menjelang ujian," kata Said.

NUPTK KAB. BEKASI

NUPTK adalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan.Nomor ini harus dimiliki oleh setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan.untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memiliki NUPTK dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.nuptk.info
Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di Kabupaten Bekasi silahkan download link tersebut.
Downloadhttp://www.ziddu.com/download/8230771/D_02_JAWABARAT_KAB.BEKASI.XLS.html